Kejari Binjai Geledah Rumah Eks Ketua PSI dan Sita Dokumen Terkait Proyek Fiktif Dinas Ketapang

Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai pada Selasa, 21 April 2026, menyoroti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan kontrak fiktif pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk tahun anggaran 2022 hingga 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih luas, mengingat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi isu serius yang mengganggu integritas pengelolaan anggaran publik.

Detail Penggeledahan

Penggeledahan ini dilakukan di dua lokasi berbeda. Salah satunya adalah rumah milik tersangka Agung Ramadhan yang terletak di Jalan Penegak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan. Lokasi kedua berada di Jalan Gunung Bendahara, Gang Bendahara No. 05, Lingkungan XII, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tim penyidik dari Kejari, aparat kepolisian, serta perwakilan dari kecamatan dan kelurahan setempat.

Peran Tim Intelijen

Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Ronald Reagan Siagian, menyatakan bahwa penggeledahan ini adalah bagian dari proses penyidikan yang bertujuan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Kolaborasi antara tim intelijen dan pihak kepolisian sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek dari kasus ini ditangani dengan serius.

Identifikasi Tersangka

Dalam penyidikan ini, pihak kejaksaan telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Nama-nama tersebut meliputi Agung Ramadhan Als AR, Ralasen Ginting Als RG, Joko Waskitono Als JW, Suko Hartono Als SH, Dody Alfayed, dan Ruman Dawaty Als RD. Proses penyidikan ini menunjukkan komitmen Kejari Binjai untuk mengatasi praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Dokumen yang Disita

Hasil dari penggeledahan di kediaman Agung Ramadhan menghasilkan penyitaan 13 dokumen yang diduga terkait dengan praktik kontrak fiktif. Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat memberikan bukti yang kuat untuk mendukung penyidikan lebih lanjut.

Penggeledahan Lanjutan

Sementara itu, upaya penggeledahan di lokasi lain yang berhubungan dengan tersangka Dody Alfayed masih menemui kendala. Hingga saat ini, keberadaan Dody tidak diketahui di alamat yang tertera pada kartu tanda penduduknya. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi penyidik dalam mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan.

Penyidikan Berkelanjutan

Kejari Binjai menegaskan bahwa proses penyidikan tidak akan terhenti di sini. Penyidik berencana untuk melakukan penggeledahan tambahan di beberapa lokasi lain yang mungkin memiliki hubungan langsung dengan kasus ini. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua bukti terkait dapat terungkap dan diperoleh.

Barang Bukti dan Peran Tersangka

Pendalaman terhadap barang bukti yang telah disita juga menjadi fokus utama dalam penyidikan ini. Kejaksaan ingin memastikan bahwa peran masing-masing tersangka dalam kasus ini dapat diungkap secara komprehensif. Analisis dokumen yang telah disita akan memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana praktik korupsi ini terjadi.

Komitmen Penegakan Hukum

Ronald menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan adalah bagian dari komitmen untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan. Dalam konteks ini, penanganan kasus korupsi menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Implikasi Kasus Korupsi

Kasus ini menambah deretan penyelidikan dugaan korupsi di sektor pengadaan daerah. Hal ini juga memicu perhatian masyarakat terkait pengelolaan anggaran publik di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Korupsi dalam sektor pengadaan dapat memiliki dampak yang luas, mulai dari pemborosan anggaran hingga merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari proyek-proyek tersebut.

Langkah Selanjutnya

Dalam waktu dekat, masyarakat dan pihak-pihak terkait akan memantau perkembangan kasus ini dengan seksama. Kejaksaan diharapkan dapat mengungkap semua fakta dan bukti yang ada, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan praktik korupsi dapat diminimalisir di masa mendatang.

Pentingnya Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik menjadi kunci untuk mencegah terjadinya korupsi. Kejaksaan Negeri Binjai berkomitmen untuk melakukan penyidikan yang mendalam dan terbuka, sehingga masyarakat dapat melihat proses hukum yang berjalan.

Pendidikan Anti-Korupsi

Pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya korupsi juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai dampak korupsi dan bagaimana melaporkan jika menemukan indikasi korupsi di lingkungan sekitar.

• Pengawasan yang lebih ketat dalam pengadaan barang dan jasa.
• Pelatihan untuk pejabat terkait mengenai integritas dan etika.
• Pendidikan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pengawasan anggaran.
• Peningkatan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam memberantas korupsi.
• Pembuatan sistem pelaporan yang aman dan efektif untuk kasus korupsi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan. Kejaksaan Negeri Binjai melalui penyidikan ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi korupsi di negeri ini.